Teras Kabupaten Bogor
Jendela Bogor
Jendela Bogor
Buah Kemang khas Bogor baik untuk Pertumbuhan Anak
Foto : Istimewa Cibinong ( KabupatenBogor ) - Kandungan buah Kemang, antara lain: fosfor, vitamin A, vitamin B1, Vitamin C, Protein, ka...
 |
| Kekayaan budaya Indonesia merupakan potensi daya tarik kunjungan wisatawan |
Staf Ahli bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh menyebut (31/8), Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beraneka ragam budaya memiliki berbagai macam kearifan lokal yang dapat menjadi potensi wisata yang menarik bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Sehingga, keanekaragaman kearifan lokal tersebut menjadi hal yang penting dalam membangun pariwisata berkelanjutan.
“Kebudayaan merupakan dasar pembangunan kepariwisataan Indonesia. Pengembangan destinasi wisata sebagai salah satu pilar pembangunan kepariwisataan nasional esensinya merupakan pemanfaatan warisan kebudayaan itu sendiri,” ucap Frans.
Menurut Frans, salah satu sektor pariwisata Tanah Air yang diminati wisatawan adalah wisata budaya berbasis keunikan dari tradisi dan kearifan lokal suatu daerah. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada pengelolaan kepariwisataan yang mengedepankan nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa, keagamaan, serta kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
“Jadi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, kebudayaan suatu daerah harus diutamakan. Kegiatan pembangunan kepariwisataan semestinya dapat berkontribusi dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan,” tambahnya.
Ketua Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia, I Gede Ardika menggarisbawahi, “kebijakan pembangunan kepariwisataan dan kegiatan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keindahan, nilai arkeologis dan budaya yang harus dilindungi, untuk diteruskan kepada generasi mendatang. Selain itu, kegiatan kepariwisataan juga harus bisa menjamin agar produk budaya tradisional, kerajinan, dan folklore tetap dapat berkembang dan tidak menjadi produk standar.”
Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Strategi Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat dan Budaya (Lemstrada) Universitas Indonesia, Prudentia MPSS, menambah, pemanfaatan kearifan lokal juga perlu dibarengi dengan analisis dampak lingkungan (amdal) dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Amdal berfungsi sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu destinasi wisata dan memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha.
“Untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan, kita perlu membuat suatu pemetaan terlebih dahulu. Seperti peta perkembangan objek kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia, peta perkembangan faktor budaya, peta Sumber Daya Manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia untuk mengidentifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia, serta permasalahan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya,” jelas Prudentia.
Foto: abri
 |
| Sri Baduga Maharaja Ratu Aji - bukan Haji |
Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya.
Dalam prasasti Batutulis tertera bahwa Prabu Siliwangi III dinobatkan dua kali, yakni :
Tanah Impian
20.06
New Google SEO
Bandung, Indonesia- Pertama saat Jayadewata menerima tahta Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Susuktunggal (1.475 M – 1.482 M) Prabu Siliwangi II dengan Permaisuri Mayangsari putri dari Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru di Jampang.
- Kedua, saat ia menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua, dan uwanya, Prabu Susuktunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lampung.
Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Kerajaan Sunda - Kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji (Aji - Bukan Haji) di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata.
Sumber : Dari berbagai sumber
Foto : Istimewa
 |
| Presiden Jokowi ajak semua elemen masyarakat bersatu melawan virus corona |
Bogor (KabupatenBogor) - Dalam pesannya di Istana Bogor (15/3), Presiden Jokowi mengemukakan, sejak diumumkan adanya kasus Covid19 di awal bulan ini, telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan kementerian terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemik global Covid19.
Presiden menyebut beberapa negara ada melakukan lock-down dengan segala konsekuensi menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tak melakukan lock-down, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran Covid19.
Presiden menyebut beberapa negara ada melakukan lock-down dengan segala konsekuensi menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tak melakukan lock-down, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran Covid19.
Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan Protokol Kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran Covid19 ini. Kini, telah ada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19, yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI dan POLRI, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial dan perguruan tinggi.
Doni Monardo. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional, baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI dan POLRI, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial dan perguruan tinggi.
“Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran Covid19 ini derajadnya bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh Gubernur dan Bupati serta Walikota: terus memonitor kondisi daerah dan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi, terus berkonsultansi dengan BNPB untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam,” jelas Presiden.
Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran Pemerintah Daerah dibantu jajaran TNI dan POLRI serta dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak Covid19.
“Saya sudah perintahkan memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien. Merujuk pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan menggunakan anggaran secara cepat. Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19,” papar Presiden.
Pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi, sebagaimana telah diumumkan oleh Menko Perekomian dan jajaran menteri perekonomian, untuk menjaga agar kegiatan dunia usaha tetap berjalan seperti biasa.
Kepada seluruh rakyat Indonesia, “saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran Covid19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong ,dan bersatu padu, gotong royong,“ himbau Presiden (ma). Foto: Istimewa
Pernah Tayang di Indonesia Mandiri
Tanah Impian
14.09
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Omnibus Law menyatukan beberapa REGULASI, agar lebih Sederhana |
Omnibus Law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk merangkum sebuah isu yang besar, agar dapat mengubah, atau mencabut beberapa UU sekaligus, dan kemudian menjadikan UU yang berbelit-belit sebelumnya, menjadi lebih sederhana.
Dari pendapat pakar dan peneliti, Australia, Amerika Serikat, Kanada, dll sudah menerapkan sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah regulasi yang rumit dan tumpang tindih, agar dapat menjadi lebih jelas dan sederhana.
Adapun proses pembuatan Omnibus Law, dengan cara membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.
Menurut para pakar hukum, proses pembuatannya tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada umumnya. Hanya saja isinya jelas dan secara tegas mencabut, atau mengubah beberapa UU yang terkait.
Tujuan penerapan Omnibus Law sendiri adalah, agar para Pengusaha, dan Investor yang notabene menciptakan lapangan pekerjaan, tidak dibingungkan oleh aturan-aturan lama yang berbelit-belit, yang mengakibatkan mereka kabur dari Indonesia, dan berujung pada banyaknya pengangguran. Sehingga diharapkan, para investor asing (PMA) dapat dengan mudah mengerti.
Inti dari Omnibus Law adalah, menyatukan regulasi-regulasi yang berbelit-belit, menjadi satu kesatuan UU yang jelas dan sederhana.
Secara singkat, penerapan Omnibus Law adalah untuk mendongkrak datangnya Investor, dan membuat masyarakat lebih dimudahkan, terutama saat ini bagi para penggiat Pencipta Lapangan Kerja, dan para wiraswata penggiat UMKM.
Agar manfaat Omnibus Law dapat segera terealisir, kiranya proses pembentukannya jangan dipolitisir...
Foto : Istimewa
Cibinong (KabupatenBogor) - Tumpukan sampah di bawah jembatan layang Cibinong, Kabupaten Bogor, tepatnya di bantaran perairan Kalibaru.
Hasil monitoring di lapangan, pada hari Senin (14/10/2019), terdapat banyak sampah dengan berbagai jenisnya, antara lain: sisa sayuran, plastik, hingga kayu-kayu.
Meskipun pihak yang berwajib sudah menempatkan plang larangan membuang sampah, di bawah flyover tersebut. Akan tetapi, masyarakaat setempat tidak mengindahkannya.
Sementara, ada juga sampah yang sudah dibakar terlebih dahulu, maupun sampah yang masih segar, Sehingga, banyaknya lalat yang berseliweran di tumpukan sampah-sampah, tidak dapat dihindari.
Foto : Istimewa
Tanah Impian
16.33
New Google SEO
Bandung, Indonesia
 |
| Menpar Arief Yahya di Geopark Pongkor di Kab Bogor |
Bogor (KabupatenBogor) - Warga Bogor layak bangga, dan bersyukur kepada Tuhan, karena memiliki potensi Geopark di wilayahnya.
“Indonesia mempunyai empat UNESCO Global Geopark sebagai penguat daya saing pariwisata Indonesia di dunia, yaitu Ciletuh Palabuhanratu, Jawa Barat dengan jumlah kunjungan sebanyak 164.443 wisman; Gunung Sewu yang masuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta dengan kunjungan 4.315.000 wisman; Gunung Batur, Bali dengan kunjungan 275.000 wisman, serta Gunung Rinjani NTB dengan kunjungan 30.847 wisman,” jelas Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Komite Nasional Geopark Indonesia saat secara simbolis menyerahkan sertifikat status Geopark Nasional 2018 kepada delapan Geopark di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (30/11).
Pada saat bersamaan, juga ditandatangani prasasti Geopark Pongkor di Bogor yang luasnya sekitar 132.493 hektar terdiri atas Geosite Pongkor, Leuwiliang, Tenjolaya dan Parung dengan bentang alam mencakup pegunungan, perbukitan, lembah hingga dataran.
Sementara delapan aspiring geopark yang mendapat sertifikat Geopark nasional 2018 adalah Silokek, Sianok Maninjau dan Sawahlunto di Sumatera Barat; Natuna di Kepulauan Riau; Pongkor di Jawa Barat; Karangsambung, Karangbolong di Jawa Tengah; Banyuwangi di Jawa Timur; dan Meratus di Kalimantan Selatan.
Indonesia tercatat memiliki total 15 Geopark Nasional. Sebelumnya, sudah ada Gunung Kaldera Toba di Sumatera Utara, Gunung Merangin di Jambi, dan Gunung Belitong di Bangka Belitung. Kemudian Gunung Bojonegoro di Jawa Timur, Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat, Gunung Maros di Sulawesi Selatan, dan Gunung Raja Ampat di Papua Barat.
“Geopark juga menjadi daya tarik pariwisata unggulan Indonesia yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi kunjungan wisman. Potensi Geopark bisa dikombinasikan dengan daya tarik ekowisata. Untuk itu, Kemenpar gencar melakukan kerjasama dengan negara-negara UNESCO Global Geopark, seperti China dan Malaysia,” jelas Menpar Arief Yahya (fm/pn).
Foto: Dok. Kemenpar
Tanah Impian
08.02
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Sejarah Nusantara
Postingan
