Teras Kabupaten Bogor

Al Ustadz Al Habib Alwi Assegaf tunjuk Ust. Muhamad Idrus, S.Pd.I

Bojonggede (KabupatenBogor) – Pemilihan Kepala Desa (PIlkades) Serentak gelombang ketiga tanun 2019 di ikuti sebanyak 273 desa dari 39 kecamatan. Rencananya, pilkades serentak dilaksanakan pada hari Minggu 3 November 2019.

Ada 5 desa di Kecamatan Bojonggede yang akan melaksanakan Pilkades, yakni Desa Cimanggis, Susukan, Ragajaya. Bojong Baru dan Kedung Waringin. Masyarakat nampaknya cukup antusias dan geliat pilkades sudah mulai menghangat. Hal itu ditandai dengan maraknya baliho dan spanduk para Calon Kepala Desa.

Di Desa Ragajaya, terdapat 5 Calon Kepala Desa, yakni H. Eko Supriadi (incumbent), H. Habib Hasan, Aprijal, SE, Mulyadi Mahyudin dan Ustadz Muhamad Idrus, S.Pd.I yang merupakan Calon Kades termuda. Diantara 5 Calon yang ada, baliho dan spanduk Ust. Idrus relatif lebih sedikit, namun cukup menarik perhatian masyarakat.

Dibanding yang lainnya, baliho dan spanduk Ust. Idrus lebih singkat dan jelas. Kalimat spanduknya “Mendengar, Memahami dan Melaksanakan Keinginan Masyarakat” mengandung pesan dan komitmen, dirinya akan bersikap persuasif, tidak arogan dan mementingkan kepentingan masyarakat.

Ditemui awak media dikediamannya, Ust. Idrus menjelaskan, awalnya tidak ada keinginan untuk menjadi Calon Kepala Desa. Alasannya, dirinya tidak mempunyai uang yang memadai. Penghasilan sebagai seorang guru SDIT, Alhamdulillah hanya cukup untuk biaya hidup secara sederhana.

Namun, sejak 1 tahun yang lalu cukup banyak masyarakat dari berbagai kalangan meminta dirinya maju. Memperhatikan aspirasi masyarakat, 1 bulan sebelum masa pendaftaran, dengan mengucapkan “bismilahirrohmanirrohim”, saya mencalonkan.

“Alhamdulillah, dukungan masyarakat dari hari ke hari semakin banyak. Dukungannya berupa tenaga, pemikiran dan sumbangan dana yang berasal dari donasi masyarakat” ujarnya

Dirinya juga mendapatkan dukungan dan restu dari Al Ustaz AL Habib Assegaf, pimpinan Majlis Ta’lim & Dzikir Zaadul Muslim & Birrul Waalidain, yang memiliki puluhan ribu jamaah.

Sebagai orang asli Desa Ragajaya, dirinya memahami betul situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi sumberdaya yang dapat meningkatkan perekonmian masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ragajaya. Ketiga hal itulah yang menjadi landasan dalam membuat Visi, Misi dan Program Aksi.

“Apabila Allah SWT berkehendak saya menjadi Kepala Desa, In Sya’ Allah saya akan amanah dan menunaikan berbagai Visi, Misi dan Program Aksi, diantaranya reformasi birokrasi, santunan kematian, pelayanan pemakaman tanpa biaya, bantuan pendidikan dan kesehata dengan menerbitkan Kartu Ragajaya Sejahtera, keterbukaan informasi, pembangunan pasar desa dan lembaga ekonomi mikro serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” ujarnya.

PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan tersebut sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Visi dan Misi Calon Kepala dalam rangka kampanye yang dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Dalam konsteks pemilihan kepala desa, visi dan misi yang memuat program aksi berfungsi sebagai : (a). informasi kepada masyarakat mengenai arah kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang akan dilakukan oleh Calon Kepala Desa apabila terpilih, (b). salah satu parameter bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya dengan membandingkan visi dan misi antar Calon Kepala Desa, (c). janji politik Calon Kepala Desa yang harus dilaksanakan ketika terpilih.

Visi kami, mengacu pada esensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat UUD 1945, yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan visi tersenut, Misi yang akan kami lakukan mengacu pada tugas Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Program Aksi dari masing-masing misi, didasarkan pada situasi dan kondisi sosial ekonomi masayarakat dan harapan masyarakat, potensi sumberdaya yang ada, dan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarahkatuh.

Ust. Muhammad Idrus, S.Pd.I

DAFTAR ISI

PENGANTAR……………………………………………………………………..... 1

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………... 2

PROFILE …………………………………………………………………………..... 3

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA .....…………………………… 4

SITUASI DAN KONDISI DESA RAGAJAYA ....………………………………….. 7

VISI DAN MISI …..…………………………………………………………………. 9

A. V I S I ………………………………………………………………………………9

B. M I S I ………………………………………………………………………………9

1. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAAN DESA YANG

PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL 9

1.1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ………………………………………. 10

1.2. PEMBUATAN WEBSITE DESA RAGAJAYA ……………………………….….. 10

1.3. PENATAAN APARATUR DESA …………………………………………………. 10

1.4. PENINGKATAN PERAN PERANGKAT DESA…………………………….……. 11

1.5. MENGUPAYAKAN PERCEPATAN SERAH TERIMA SARANA

DAN PRASARANA KOMPLEK PERUMAHAN KE PEMKAB BOGOR 11

2. PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA ………………………………………… 12

2.1. MELANJJUTKAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN………….... 12

2.3. PEMBANGUNAN PASAR DESA RAGAJAYA………………………………….. 12

2.4. PEMNBANGUNAN SARANA OLAH RAGA……………………………………. 13

2.5. MENGUPAYAKAN PEMBANGUNAN SMA NEGERI ………………… ……… 13

3. PENINGKATAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN

DAN PELAYANAN SOSIAL …………………………………………………………... 14

3.1. PENINGKATAN PENDIDIKAN KESETARAAN…………………………….….. 14

3.2. BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT

PRA-SEJAHTERA 15

3.2. BANTUAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PRA-SEJEHTERA 15

3.3. PELAYANAN AMBULANCE …………………………………………………… 15

3.4. KARTU RAGAJAYA SEJAHTERA………………………………………………. 15

3.5. PELAYANAN AMBULANCE 24 JAM ………………………………………..… 16

3.4. SANTUNAN KEMATIAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN……………..… 16

4. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ……………………………. 16

4.1. PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI

DAN SINERGITAS (KISS) DENGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN …............ 17

4.2. PENINGKATAN PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ………………… 17

4.3. PEMBENTUKAN LEMBAGA EKONOMI MIRO ……………………………... 16

4.4. PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)……………….. 17

4.4. MENUMBUH-KEMBANGKAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)……... 17

C. PENUTUP…………………………………………………………………………... 18

PROFILE

Ustad Muhammad Idus, S.Pd.I, merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Lahir di Jakarta, 08 Maret 1980. Ayah, Abdul Rahman dan Ibu, Asmanah.

Kakek, nenek dan kedua orang tua adalah penduduk asli Desa Ragajaya.

Menikah pada tanggal 14 Februari 2009 dengan Rabiah Aladawiyah.

Sampai saat ini, Alhamdulillah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Nursyifa Syafira dan Muhammad Alfatih.

Menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alfalahiyah Citayam tahun 1987, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nasrusllah Citayam tahun 1993, Madrasah Aliyah (MA) YPPD Depok tahun 1996 dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ma’arif tahun 2007.

Sejak tahun 2004 sampai dengan 2009 bekerja sebagai Guru pada MTs Nasrullah. Pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, diberikan amanah sebagai Kepala Sekolah SDIT Anni’mah, Citayam.

Disamping kesibukannya sebagai Guru dan Kepala Sekolah, aktif pula dalam bidang organanisasi profesi guru sebagai Wakil Kelompok Kerja Sekolah Lingkup Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki era baru setelah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelum, azas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah azas desentralisasi. Sejak ditetapkannya undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan azas rekognisi subsidiaritas. Dalam penjelasannya, rekognisi adalah pengakuan terhadap asal-usul. Sedangkan subsidiartitas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Perbedaan lainnya adalah, dahulu desa hanya sebagai obyek pembangunan oleh pemerintah daerah. Sekarang, menjadi subyek pembangunan yang mengelola desa secara mandiri.

Konsekuensinya, sebagai subyek pembangunan yang mandiri, pemerintah desa dituntut untuk mamou menyusun dokumen perencanaan dan aggaran sendiri. Dokumen perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan aspirasi masayarakat desa melalui Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa. Dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, memuat Program, Kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pendanaannya, berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Pendapatan Asli Desa. Dokumen perencanaan pembangunan desa menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa yang telah disusun, ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Target dana desa yang bersumber dari APBN adalah untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di desa. Pelayanan dasar di desa meliputi pembangunan jalan desa, pembangunan sarana kesehatan (Posyandu, Polindes), pembangunan pasar desa dan sebagainya sesuai kebutuhan pembangunan desa. Pemanfaatan dana desa, juga diarahkan untuk kegiatan perekonomian, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, melalui skema padat karya tunai yang dapat memperkuat daya beli dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Pendapatan desa berdasarkan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, bersumber dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa;

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Anggaran pendapatan desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk pembangunan desa, dirasakan masih kurang. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran, pemerintah dituntut untuk mampu menggali potensi yang ada di wilayahnya, agar pendapatan atas hasil usaha, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendpatan desa dapat meningkat.

Untuk membangun desa diperlukan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun secara kelembagaan yakni lembaga kemasyarakatan (Karang Taruna, MUI, NU, Muhammadiyah, PKK, Posyandu, Polindes, PGRI dan lain sebagainya). Partisipasi masyarakat tersebut mencakup partisipasi dalam hal peningkatan pendapatan asli desa (PADesa), perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) butir a, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak memperoleh berbagai informasi yang terkait dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dilain pihak, pemerintah desa berkwajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun lembaga kemasyarakatan dalam meningkatkan penerimaan asli desa (PADesa), proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa, maka pemerintah desa harus mampu:

Menerima saran dan kritik masyarakat yang bersifat kontruktif,

Meningkatkan peran Badan Permusyaratan Desa (BPD), RT/RW dan lembaga kemasyarakatan (Karang Taruna, MUI, NU, Muhammadiyah, PGRI dan lembaga kemasyaratkan lainnya);

Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan;

Mengetahui dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan Negara, dan keterbukaan informasi public);

Mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Daerah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas;

Menyampaikan informasi secara terbuka mengenai Rencana Kerja Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Target dan Realiasasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Peraturan Desa (Perdes), dan berbagai informasi lainnya yang diperlukan masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya.

SITUASI DAN KONDISI DESA RAGAJAYA

Pemerintahan Desa Ragajaya saat ini, kami menilai secara umum relatif telah berjalan dengan baik, terutama infrastruktur jalan. Namun demikian, sebagaimana pepatah mengatakan “tiada gading yang tak retak”, beberapa bidang pelayanan masyarakat masih perlu lebih dimaksimalkan. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Aksesinilitas Pendidkan, Kesehatan dan Kesjahteraan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat terutama yang terkait dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan upaya peningkatan pendapatan asli desa, nampaknya belum menjadi fokus perhatian.

Berdasarkan hasil sosialisasi dan kunjungan ke berbagai kalangan masyarakat, kami memperoleh saran masukan dari masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan pada periode 2019-2024 menjadi lebih baik antara lain meliputi:

pelayanan pemakaman tanpa dipungut biaya;

keberpihakan terhadap masyarakat miskin terutama dalan hal pendidikan dan kesehatan;

keterbukaan informasi publik.

Percepatan serah terima sarana dan prasarana komplek perumahan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Dilihat dari potensi yang ada, kami melihat ada potensi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) sekaligus untuk meningkatkan sektor perekonomian desa, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan peluang tenaga, dengan membangun Pasar Desa Ragajaya. Saat ini, masyarakat Desa Ragajaya dan beberapa desa disekitarnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berbelanja di Pasar Citayam.

Dibidang pendidikan, di Desa Ragajaya tidak ada 1 (satu) SMA-pun. Sedangkan jumlah penduduk tahun 2017 (BPS Kabupaten Bogor) sebanyak 34.139 orang. SMA Negeri terdekat dengan Desa Ragajaya berada di Kecamatan Tajurhalang (SMA Negeri 1). Dengan adanya kebijakan penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi tempat tinggal, maka dipastikan masyarakat tidak dapat bersekolah di SMA Negeri.

Dibidang pendidikan kami melihat, bahwa saat ini Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang bertujuan agar masyarakat dapat mengikuti pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah. Kebijakan tersebut atara dengan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dana APBN berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS). Untuk massyarakat yang tergolong miskin, sekalipun telah memiliki KIP tetap saja masih dibebani biaya pendidikan, karena jumlah yang diterimanya tidak dapat menutupi semua kebutuhan biaya. Untuk membantu meringankan beban masyarakat, pemerintah desa perlu memberikan bantuan biaya pendidikan.

Sama halnya dengan pendidikan, di bidang kesehatan Pemerintah juga telah membuat kebijakan memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat yang tergolong miskin. Untuk dapat memperoleh KIS, terdapat prosedur yang harus diikuti, yang bagi masyarakat miskin akan mengalami kesulitan, karena dihadapkan pada kendala biaya untuk keperluan transport ke instansi terkait. Selain itu, apabila telah memperoleh KIS, tidak otomatis terbebas dari beban biaya, karena ada beban biaya yang diluar biaya rumah sakit. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pemerintah harus hadir untuk : (a). memfasilitasi masyarakat mandapatkan KIS, (b). memberikan bantuan biaya kesehatan.

VISI DAN MISI

Visi

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Ragajaya yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bogor, penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan penyelenggaraan Pemerintah (Pusat), sejatinya ditujukan untuk tercapainya cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Alinea ke Empat Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan hal itu, maka Visi Pemerintah Desa Ragajaya 2019-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Ragajaya Yang Sejahtera, Aman dan Tenteram Berlandaskan Gotong Royong”

Misi

Misi yang akan diselenggarakan mengacu pada bidang tugas Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdiri dari 4 (empat) misi sebagai berikut:

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Profesional, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Peningkatan Pembangunan Desa

Peningkatan Aksesiniltas Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Sosial

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masing-masing misi, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Program Aksi. Penetapan Program Aksi didasarkan pada Situasi dan Kondisi Desa Ragajaya saat ini, serta mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan penerimaan asli desa, sebagai berikut:

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Profesional, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, akan dilaksanakn Program Aksi yang difokuskan pada :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Umum

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi umum mencakup pelayanan berbagai surat keterangan, surat pengantar dan legalisasi surat-surat. SOP tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa sangat diperlukan untuk memberikan kepastian waktu penyelesaian dan tarif jasa pelayanan. Untuk pelayanan surat keterangan dan surat pengantar yang bersifat umum, tidak dikenakan tarif jasa pelayanan (gratis).

Pembuatan Website Desa Ragajaya

Pembuatan Website Desa Ragaya merupakan Program Aksi yang sangat strategis. Melalui website tersebut, semua informasi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Target dan Realisasi APBDesa, Peraturan Desa dan berbagai informasi lain yang diperlukan oleh Masyarakat Desa Ragajaya dan pemangku kepentingan yang lainnya.

Pembuatan Website Desa Ragajaya merupakan komitmen pemerintah desa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Penataan Aparatur Desa

Semangat Pemerintah di era setelah pemerintahan orde baru, adalah menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Disisi yang lain, pemahaman masyarakat mengenai hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintah dan mendapatkan berbagai informasi semakin meningkat.

Semangat pemerintah dan harapan masyarakat tersebut dapat terwujud apabila jumlah aparatur desa sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk itu, Reformasi Birokrasi Aparatur Desa akan diprioritaskan pada:

Penambahan Jumlah Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi;

Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan penghasilan (renumerasi) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan;

Peningkatan Peran Perangkat Desa

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dalam membuat kebijakan harus melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Untuk meningkatkan peran perangkat desa dalam berbagai proses kebijakan program, kegiatan dan anggaran, akan dilakukan :

Peningkataran koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan sinergitas (KISS) dengan Perangkat Desa

Peningkatan insentif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa;

Mengadakan Rapat Koordinasi secara berkala;

Peningkatan Pembangunan Desa

Pembangunan desa sampai dengan saat ini telah berjalan dengan baik, terutama di bidang infrastruktur jalan. Dengan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan budaya berolah raga dan meningkatkan perekonomian masyarakat, pembangunan desa akan ditekankan pada:

Melanjutkan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan

Jalan desa yang saat ini mengalami kondisi yang rusak akan menjadi fokus perhatian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

Pembangunan Pasar Desa Ragajaya

Masyarakat Desa Ragajaya dan masyarakat di beberapa desa lain di setikar Desa Ragajaya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berbelanja di Pasar Citayam, yang berada di wilayah Kota Depok. Diperkirakan, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Ragajaya dan di desa-desa tetangga yang berbelanja di Pasar Citayam diperkirakan sebanyak 20.000 KK.

Apabila setiap bulannya, rata-rata per KK berbelanja sebesar Rp. 500.000,- samak dalam 1 (satu) bulan terdapat perputaran uang sebesar 10 Milyar Rupiah/bulan. Suatu jumlah yang cukup besar. Untuk meningkatkan perekonomi masayarakat, diharapkan para pedagang adalah merupakan Masyarakat Desa Ragajaya.

Maanfaat adanya pasar desa tersebut adalah :

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya yang menjadi pedagang;

menciptakan lapangan kerja baru dengan mendorong masyarakat untuk berwirausaha di bidang peternakan, perikanan, dan pertanian, yang hasil usahanya dapat dipasarkan lansung di pasar desa;

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Lahan yang diperlukan untuk membangun pasar dimaksud, diharapkan dapat diperoleh dari Hibah lahan HGU PT. Titayam. Sedangkan untuk pembangunan fisik pasar bersumber dari dana desa dan diupayakan dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan (APBN) Kementerian terkait. Untuk keperluan tersebut, Pemerintah Desa akan membuat Study Kelayakan Pembangunan Pasar Desa Ragajaya, dan melakukan koordinasi dengan PT, Tjitayam, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah (Pusat) melalui Kementerian yang terkait.

Bantuan APBN untuk membangun pasar tradisional sangat mungkin dapat diperoleh, karena Pemerintah Jokowi telah menetapkan kebijakan Nasonal untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional.

Pasar Desa Ragajaya nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pembangunan Sarana Olah Raga

Budaya berolah raga di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan. Untuk mengembangkan olah raga sepak bola, akan dibangun sarana lapangan sepak bola.

Pembangunan SMA Negeri

Jumlah penduduk Desa Ragajaya Tahun 2017 berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor sebanyak 34.139 orang. Jumlah SD sebanyak 5 Sekolah (2 Negeri, 3 Swasta), SMP sebanyak 3 Sekolah (1 Negeri, 2 Swasta), SMK sebanyak 2 Sekolah (Swasta) dan SMA tidak ada baik Negeri maupun Swasta.

SMA Negeri terdekat dengan Desa Ragajaya berada di Kecamatan Tajurhalang (SMA Negeri 1). Dengan adanya kebijakan penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi tempat tinggal, maka dipastikan masyarakat tidak dapat bersekolah di SMA Negeri.

Dengan memperhatikan jumlah penduduk yang cukup besar, maka sangat dperlukan adanya satuan pendidikan SMA yang dikelola Pemerintah. Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi. Sebagaimana kebutuhan lahan untuk Pasar Desa Ragajaya, maka kebutuhan lahan untuk Satuan Pendidikan SMA Negeri diharapkan diperoleh dari Hibah PT. Tjitayam.

Untuk keperluan tersebut, Pemerintah Desa akan melakukan Study Kelayakan Pembangunan SMA Negeri dan melakukan koordinasi secara intensif dengan PT. Tjitayam, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Sosial

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor Tahun 2017, rata-rata pendidikan di Kabupaten Bogor 8,04 tahun. Dengan rata-rata usia pendidikan berarti, hanya sampai kelas 2 SMP. Secara umum, kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Di bidang kesejahteraan sosial, pada tahun 2013 sebanyak 487.000 penduduk atau sekitar 8,57 persen dari total penduduk Kabupaten Bogor masih berada di bawah garis kemiskinan (BPS Kabupaten Bogor).

Data usia rata-rata pendidikan dan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan untuk masing-masing desa di Kabupaten Bogor tidak ada informasi. Namun demikian, apabila diasumsikan kondisi tersebut secara prosentase juga terdapat terjadi di Desa Ragajaya, maka berarti di Desa Ragajaya masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh aksesibilitas pendidikan, putus sekolah, dan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kebijakan sebagai berikut:

Peningkatan Pendidikan Kesetaraan

Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat terutama masyarakat asli Desa Ragajya, pemerintah desa akan mendorong masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya melalui pendidikan kesetaraan Paet A, Paket B dan Paket C.

Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Pra-Sejahtera

Pemerintah telah membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat yang pra-sejarah dapat mengikuti pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam realitanya, bantuan Pemerintah masih sangat kurang memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Bagi masyarakat yang pra-sejatera atau berada di bawah garis kemiskinan, tentu akan sangat memberatkan yang berpotensi terjadinya putus sekolah. Untuk itu, bagi masyarakat Desa Ragaya yang masuk dalam kelompok pra-sejahtera atau dibawah garis kemiskinan, akan diberikan Bantuan Biaya Pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah.

Bantuan Biaya Kesehatan Bagi Masyarajat Pra-Sejahtera

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dengan menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Sangat disadari, biaya rumah sakit cukup mahal. Bagi masyarakat biaya yang diperlukan bukan saja biaya perwatan di rumah sakit, tetapi masih memerlukan biaya lainnya yang tidak ditanggung pihak rumah sakit.

Bagi masyarakat pra-sejahtera, tentu sangat memberatkan. Berkenaan dengan hal tersebut, akan diberikan Banutuan Biaya Kesehatan.

Kartu Ragajaya Sejahtera

Kartu Desa Ragajaya Sejahtera adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat miskin atau pra-sejahtera. Masyarakat yang memiliki kartu tersebut akan mendapat : (a). bantuan biaya pendidikan, (b), bantuan biaya kesehatan, dan (c). pelayanan ambulan tanpa biaya/gratis.

Pelayanan Ambulance 24 Jam

Gangguan kesehatan dapat terjadi pada setiap orang. Sakit yang cukup serius dapat terjadi setiap saat dan dalam keadaan seperti itu memerlukan ambulance lengkap dengan perlatan medis. Untuk memberikanan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan pelayanan ambulane 24 jam dengan menghubungi “Call Center Ragajaya Sigap”

Santunan Kematian dan Pelayanan Pemakaman

Kepada masyarakat yang anggota keluarganya meninggal akan diberikan Santunan Kematian dan Pelayanan Pemakaman tanpa dikenakan biaya.

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan lembaga kemasyarakatan meliputi: Karang TarunaMUI, NU, Muhamadiyah, Majlis Taklim,Posyandu dan PKK.

Untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam turut serta merumuskan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang terkait dengan bidangnya, Pemerintah Desa akan melakukan:

Peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Dengan Lembaga Kemasyarakatan

Untuk memperoleh saran masukan dalam merumuskan kebijakan kegiatan dan anggaran dalam rangka pembangunan kemasyarakatan di bidang kepemudaan, keagamaan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Lembaga Karang Taruna, MUI, NU, Muhamadiyah, Majlis Taklim, Posyandu dan PKK akan dilibatkan secara akif.

Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam turut serta membangun Desa Ragajaya, maka Pemerintah Desa akan memberikan bantuan pembiayaan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Pembentukan Lembaga Ekonomi Mikro

Lembaga Ekonomi Mikro akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga yang keberadaannya diharapkan dapat membantu permodalan skala mikro.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)

Dalam rangka mengoptimalisaikan potensi sumberdaya, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, akan dibentuk Basan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang fokus pada pengelolaan Pasar Desa Ragajaya dan Lembaga Ekonomi Mikro.

Penumbuh Kembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Untuk menciptakan lapangan kerja baru khususnya bagi kalangan minelial, pemerintah desa akan melakaukan berbagai program yang dapat mendorong minat masyarakat untuk menjadi wirausaha sekala kecil dan menengah. Program tersebut antara lain dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pendampingan, permodalan dan pemasaran.

Untuk bidang pendidikan dan pelatihan, pemerintah desa akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten, kementerian teknis di bidang pertanian dan perikanan, kementerian tenaga kerja. Sedangkan untuk pendampingan, permodalan dan pemasaran akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Perbankan, Forum Komunikasi UKM Kabupaten Bogor.

PENUTUP

Desa Ragajaya Sejahtera, Aman dan Tenteram dapat tercapai apabila dilakukan dengan semangat pengabdian, kerja keras, kerja sama secara bergotong royong dari seluruh perangkat desa dan elemen masyarakat. Dengan semangat “Dari Kita Untuk Kita”, kita yakin, apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa Ragajaya akan tercapai.

Semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang senantiasa meridhoi upaya kita menuju “Desa Ragajaya Sejahtera, Aman dan Tenteram”.

Tanah Impian 14.29 New Google SEO Bandung, Indonesia

Pilkades Serentak Kabupaten Bogor Dilaksanakan Awal November 2019

Tambang Emas Pongkor

Kang Udet dan Kang Erwin Terus Berjuang untuk Kemenagan Caleg Nasdem

Para Pejuang Lingkungan dari Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

Ibu Yayah berjilbab Biru

Klapanunggal (KabupatenBogor) - Saat kang Sapto, kang Agus, dan kang Siswanto menyambangi desa di Kecamatan Kemang, Kab. Bogor, tampak masih asri, meskipun kurang lebih 1 km dari desa tersebut sudah sangat perkotaan.

Desa yang masih kental menjaga nilai-nilai Kearifan Lokalnya ini, dapat terlihat dari struktur pemukiman dan interaksi sosial diantara mereka. "Betah rasanya kita berlama-lama dan bercengkrama dengan masyarakat setempat." imbuh Sapto dan Agus

"Mereka tahu kalau kang Sapto adalah caleg DPR RI, dan kang Agus adalah caleg DPRD Provinsi, tapi mereka sama sekali tidak transaksional seperti beberapa desa yang sudah kami kunjungi. Bahkan mereka malah menyuguhkan kami kopi dan makanan ringan." jelas para Caleg tersebut

Ibu Yayah sebagai tuan rumah yang kebetulan dituakan di lingkungan itu, membuka pembicaraan, dan memberikan wejangan pada para Caleg, bahwa semoga menjadi wakil rakyat yang amanah, jangan pas sudah jadi, melupakan kami yang memilih.

Ngeriung bersama kang Udet ketiga dari kiri.

Menurut Sapto, mereka pantas menasehati kami, dan memang seharusnya begitu adanya, karena kami akan menjadi wakil mereka kelak, dan yang paling penting, kami datang sebagai caleg, diterima juga sebagai layaknya tamu, bukan Robin Hood yang datang membagi-bagi uang hasil jarahan.

"Mereka memanusiakan kami layaknya tamu, bukan sebagai Robin Hood yang akan bagi-bagi uang hasil jarahnannya." pungkas Sapto

Agus pun menambahkan pengalamannya, "saat saya datang ke sebuah desa, belum duduk pun saya sudah dihadang dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat transaksional. Desa ini memang masih menjunjung nilai-nilai Kearifan Lokal, makanya kami dimanusiakan di sini." jelas Agus begitu panggilan akrabnya.

Nah kalau sudah begini, kami pun sebagai caleg menjadi lebih semangat untuk mengabdikan diri kepada warga Kabupaten Bogor, seyogyanya masih banyak yang memiliki dan memegang teguh nilai-niai Kearifan Lokal.

Sebagai masyarakat mereka memiliki empati terhadap lingkungan sekitar, hal ini terlihat masih adanya kehidupan alam sekitar yang asri, ditambah adanya peternakan kambing keluarga dengan pola titip pelihara, dan bagi haril.

Sapto Satrio Mulyo (Caleg DPR RI No. 8) dan Agus Pranoto (Caleg DPRD Provinsi dari Partai NasDem No. 4), tampak sangat terkagum-kagum melihat Desa yang menjaga nilai-nilai Kearifan Lokal tersebut.

Kang Siswanto yang mengusulkan pada kedua Caleg tersebut untuk berkunjung ke Desa tersebut,
selain mengenal persis situasi dan kondisi di Desa tersebut, ternyata kang Siswanto adalah teman baik kang Udet, anak dari tuan rumah yang menerima kunjungan kedua caleg tersebut. (SSM & AP)

Tanah Impian 10.34 New Google SEO Bandung, Indonesia

Warga Desa Kecamatan Ciampea Tetap Menjaga Nilai-nilai Kearifan Lokal

Festival Rakyat Bogor Ber 1

Agus Pranoto

Bogor (KabupatenBogor) - Pemilu serentak tinggal menghitung hari. Hiruk pikuk pernyataan elit politik, semakin panas dan liar yang berimbas pada kegaduhan di ruang publik. Atas nama "kebebasan menyatakan pendapat", dengan mudah semua orang, berbicara. Sekalipun tanpa data dan fakta.

Elit politik, sejatinya orang yang terdidik. Mereka berpolitik, tidak lain bertujuan untuk meraih kekuasaan. Esensinya, kekuasaan dipergunakan sebagai alat, antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat.

Apabila "esensi kekuasaan" ini yang menjadi landasan para elit politik, maka dalam hati dan pikiriannya, hanya tertanam "kekuasaan hanya alat untuk mengabdi".

Implikasinya, para elit politik, akan menerapkan "politik yang berkeadaban" bukan "politik botol"

Politik yang berkeadaban, adalah perilaku dalam berpolitik yang mengedepankan pada gagasan untuk Indonesia lebih baik. Perilaku elit politik berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

Mereka akan menerapkan "politik tanpa mahar", "politik tanpa uang", "pernyataan yang berbasis data dan fakta, bukan hoax", dan "tidak menjadikan isu sara sebagai alat untuk memperoleh dukungan masyarakat"

Politik Botol, adalah perilaku dalam berpolitik yang menerapkan "segala cara" untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan dijadikan "alat untuk berkuasa". Bukan dijadikan alat untuk Indonesia lebih baik.

Para elit politik model ini, seringkali menerapkan budaya "politik mahar", "politik uang", "pernyataan yang kontroversial, hoax, dan segala hal di politisasi". Pernyataannya mengaduk-aduk emosi publik. Akibatnya, diruang publik terjadi "kegaduhan" yang berpotensi memecah belah anak bangsa.

Pernyataan yang dilontarkan diruang publik, adalah pernyataan yang "bodoh dan tolol (botol). Namun, dikemas dengan narasi yang berisi "pembenaran". Mereka, bermain dengan "kata-kata" dan menyampingkan "kata hati". Perilaku "politik botol" ini, jelas sangat tidak mendidik.

Untuk menjadikan Indonesia lebih baik, hendaknya para elit politik menggunakan "Politik Berkeadaban". Jangan gunakan "Politik Botol". (EW)

Agus Pranoto

Pemerhati Sosial Politik

Tanah Impian 11.24 New Google SEO Bandung, Indonesia